Kendari, 20 februari 2025– Pemerintah Kabupaten Konawe Utara melaksanakan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) untuk memastikan setiap peraturan yang disusun memenuhi aspek legalitas, kesesuaian dengan kebijakan nasional, serta dapat diterapkan secara efektif di lapangan. Proses harmonisasi ini dilakukan di Kementrian Hukum dan Ham RI, dihadiri oleh perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tim ahli hukum dari Bagian Hukum Setda.
Harmonisasi ini mencakup beberapa Rancangan Perbup yang tengah disusun terkait dengan berbagai aspek pembangunan daerah, di antaranya:
- Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak
- Pelayanan Rumah Anak di Puskesmas
- Tata Cara Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Diploma, Sarjana, Pasca Sarjana dan Profesi
Harmonisasi ini bertujuan untuk menyelaraskan rancangan peraturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta prinsip-prinsip good governance yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.
Dalam rapat tersebut, tim penyusun masing-masing rancangan peraturan mempresentasikan poin-poin utama dalam peraturan yang diusulkan. Beberapa masukan konstruktif diberikan oleh tim harmonisasi untuk memperbaiki substansi dan format draft peraturan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat diimplementasikan dengan mudah di tingkat operasional.
“Proses harmonisasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang akan ditetapkan benar-benar bisa mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah. Selain itu, kami juga ingin memastikan bahwa peraturan yang disusun tidak berbenturan dengan peraturan yang lebih tinggi,” ujar Candra Friandi Achmad selaku Kepala Divisi Perancang Perundang-undangan dan Pembina Hukum
Proses harmonisasi ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian rancangan peraturan dan segera ditetapkan sebagai Peraturan Bupati (Perbup) yang sah. Pemerintah Kabupaten Konawe Utara menargetkan seluruh peraturan yang sedang disusun dapat segera diterapkan untuk memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.